Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencemaskan dampak penangguhan bantuan dana Amerika Serikat bagi ketersediaan obat HIV di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Apa dampaknya bagi penanggulangan HIV di Indonesia?

Dilansir Reuters, berbagai mitra kerja dan penerima hibah Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) di seluruh dunia mendapatkan memo untuk segera menghentikan aktivitas mereka pada Selasa (27/01).

Ini adalah bagian dari sikap Presiden AS Donald Trump yang membekukan hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan luar negeri selama tiga bulan ke depan.

Trump juga mengisyaratkan akan menarik AS keluar dari WHO.

AS adalah penyumbang terbesar WHO yaitu sekitar seperlima dari anggaran tahunannya sebesar US$6,8 miliar.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan keluarnya AS dari WHO tidak akan berdampak banyak bagi Indonesia.

Namun, organisasi-organisasi nonpemerintah di lapangan mengatakan dampak dari kebijakan AS sudah terasa.

Pada Rabu (28/01), WHO menghimbau pemerintah AS untuk melakukan “pengecualian” untuk program-program yang menyediakan obat-obatan antiretroviral atau ARV.

WHO khususnya mengamati program Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR) di 50 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Obat ARV harus diminum orang yang hidup dengan HIV setiap harinya untuk menekan perkembangan virus.

Data WHO per akhir 2023 menyatakan 39,9 juta orang dengan HIV di dunia yang membutuhkan obat.

Berbeda dengan beberapa negara di Afrika, misalnya, Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar negara yang bergantung kepada bantuan AS untuk persediaan obat ARV.

Meskipun demikian, direktur eksekutif dari LSM Indonesia AIDS Coalition (IAC), Aditya Wardhana memperingatkan komponen-komponen program HIV di Indonesia, terkecuali persediaan obat HIV, mayoritas donor asing termasuk AS.

SC : https://Pafibarelang.org

Galon Air BPA: Bahaya dan Solusi Aman untuk Kesehatan

Air minum adalah kebutuhan utama manusia, sehingga wadah penyimpanannya harus benar-benar aman. Salah satu yang sering digunakan masyarakat adalah galon air BPA. BPA atau Bisphenol-A merupakan bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan plastik polikarbonat. Meski terlihat kuat, galon berbahan BPA menimbulkan risiko kesehatan jika digunakan dalam jangka panjang.

Bahaya Galon Air BPA bagi Kesehatan

Penelitian menunjukkan bahwa paparan BPA dapat larut ke dalam air, terutama jika galon terkena panas atau dipakai berulang kali. Zat ini dikenal sebagai endocrine disruptor atau pengganggu sistem hormon. Efek jangka panjangnya bisa memengaruhi metabolisme tubuh, kesehatan reproduksi, hingga meningkatkan risiko penyakit tertentu. Inilah alasan mengapa masyarakat mulai mengurangi penggunaan galon jenis ini.

Alternatif Aman Pengganti Galon Air BPA

Untuk menjaga kesehatan, konsumen dianjurkan beralih ke galon bebas BPA (BPA-Free). Jenis galon ini dibuat dari bahan yang lebih aman, sehingga tidak berisiko melepaskan zat berbahaya ke dalam air. Produsen air minum kini juga semakin banyak yang menawarkan opsi BPA-Free agar konsumen lebih tenang dalam mengonsumsi air sehari-hari.

Selain itu, penggunaan wadah kaca atau stainless steel juga bisa menjadi pilihan lebih sehat. Wadah jenis ini memang sedikit lebih mahal, tetapi lebih awet, ramah lingkungan, dan tentu saja aman untuk tubuh.

Cara Memilih Galon Air yang Aman

Agar tidak salah pilih, perhatikan label pada kemasan galon. Pastikan terdapat keterangan “BPA-Free” atau tanda keamanan pangan. Hindari pula menyimpan galon di tempat panas, karena suhu tinggi mempercepat pelepasan zat kimia dari plastik.

Kesimpulan

Galon air BPA memang masih banyak beredar di pasaran, tetapi risikonya bagi kesehatan tidak boleh diabaikan. Dengan memilih galon BPA-Free atau wadah alternatif lain, kita bisa melindungi keluarga dari paparan bahan berbahaya. Kesehatan adalah investasi utama, sehingga bijaklah dalam memilih wadah air minum.

👉 Baca juga: Tips Memilih Air Minum Sehat

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang dan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia secara resmi meluncurkan proyek dua tahun bertajuk ASEAN-Japan Medical Devices Regulatory Training 2025.

Proyek ini didukung oleh Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) serta mendapatkan dukungan tambahan dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Tujuannya adalah memperkuat kapasitas regulator alat kesehatan di kawasan ASEAN guna mendorong harmonisasi regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi medis.

Pelaksanaan tahun pertama dimulai pada 14 hingga 16 Mei 2025 di The Westin Jakarta. Rangkaian kegiatan mencakup simposium satu hari yang dihadiri oleh sekitar 400 peserta luring dan 200 peserta daring, serta seminar dua hari yang diikuti oleh 40 regulator alat kesehatan dari negara-negara ASEAN. Forum ini menjadi ajang strategis bagi pertukaran pengetahuan antara regulator, akademisi, pelaku industri, dan asosiasi alat kesehatan dari tingkat regional hingga internasional.

Dalam sambutan pembuka, Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono dan Duta Besar Jepang untuk ASEAN H.E. Kiya Masahiko menegaskan pentingnya kolaborasi ASEAN dan Jepang dalam memperkuat sistem regulasi alat kesehatan. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat akses terhadap teknologi medis yang aman, inovatif, dan berkualitas.

Pesatnya perkembangan teknologi seperti Software as a Medical Device (SaMD), kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), serta alat diagnostik mandiri menuntut respons regulasi yang harmonis dan adaptif. Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam membangun pemahaman bersama mengenai standar teknis, pelaporan kejadian tidak diinginkan (adverse events), serta pengawasan pasca pasar.

Prof. Dante menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi Indonesia. Melalui pelatihan ini, Indonesia dapat memperkuat regulasi alat kesehatan di dalam negeri sekaligus memahami regulasi negara-negara ASEAN lainnya, sehingga membuka peluang produk alat kesehatan lokal untuk bersaing di pasar global.

“Kami membangun sistem regulasi yang harmonis, efisien, dan responsif terhadap inovasi. Ini penting untuk memastikan keselamatan pasien dan efisiensi proses perizinan,” jelas Prof. Dante.

Wamenkes juga menyinggung pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19, di mana terjadi keterbatasan akses terhadap alat kesehatan, termasuk alat pelindung diri dan masker. Ia menekankan pentingnya penguatan industri dalam negeri untuk memastikan kemandirian nasional di masa depan.

“Tahap demi tahap TKDN-nya mulai ditingkatkan kandungan dalam negerinya, sehingga nanti kita bisa memproduksi sendiri, dan mungkin bisa ekspor ke beberapa negara,” jelas Prof. Dante.

Meskipun masih bergantung pada impor bahan baku aktif obat (active pharmaceutical ingredients) dari India dan Tiongkok, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam produksi alat kesehatan. Beberapa produk bahkan telah berhasil diekspor ke Jepang, menandai kemajuan industri medical devices nasional.

Simposium yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan ini membahas berbagai isu dari perspektif global dan regional, termasuk pembaruan dari International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), prakualifikasi WHO untuk alat diagnostik in vitro (IVD), serta pemanfaatan SaMD oleh industri Jepang, seperti computer-aided detection (CADe) dan computer-aided diagnosis (CADx). ASEAN Medical Device Committee (AMDC) turut memaparkan perkembangan terbaru dan arah kebijakan harmonisasi regulasi di tingkat regional.

SUMBER : farmalkes.kemkes.go.id